TNews SULUT – Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andy Silangen menyatakan terkait pemberian dana hibah pemerintah Provinsi ke lembaga keagamaan (GMIM) yang saat ini berpolemik telah melewati pembahasan bersama eksekutif dan DPRD. Dan jika dibutuhkan untuk memberikan keterangan DPRD Siap.
” Tidak apa-apa kalau dipanggil. Itu bagian dari proses hukum. Dan kita sebagai anggota masyarakat, warga negara yang baik harus mengikuti proses hukum. Tidak ada yang tidak bisa dipanggil. Torang bersedia untuk memberikan penjelasan,”kata Silangen, kepada wartawan, Rabu (9/4/2025) .
Juga Silangen menjelaskan, dana hibah Pemprov masuk dalam pembahasan Banggar dan TAPD APBD, dan untuk alokasi penerima serta besaran dana yang diberikan itu menjadi kewenangan Eksekutif.” Dana hibah sesuai ketentuan, dan telah melewati proses pembahasan Dan dari kesepakatan untuk menentukan alokasi dan besaran anggaran itu menjadi kewenangan Eksekutif,’ ungkap politisi PDIP asal dapil Nisa Utara yang sudah dua periode menjadi Ketua DPRD Sulut.
Sheraa
