TNews, SULUT – Anggota Banggar DPRD Sulut Hendry Walukow mengatakan pentingnya pengelolaan anggaran induk sebagai fondasi utama sebelum berbicara soal perubahan anggaran. Karena dasar pembiayaan tahun 2025 ini adalah APBD induk. Kalau kita bicara perubahan, tapi APBD induk saja kita tidak mampu kelola dengan baik, lalu bagaimana kita mau bicara soal perubahan.
“Perlu dilakukan evaluasi terhadap perangkat daerah dengan anggaran terbesar, guna mengetahui sejauh mana efektivitas penyerapan anggaran”, ungkap Henry.
Sementara itu, menjawab hal tersebut Sekprov Sulut Thalis Gallang melalui kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Clay Dondokambey, untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran hingga 18 Juli 2025, dari pagu pendapatan sebesar Rp3,7 triliun, baru terealisasi Rp1,49 triliun atau sekitar 40%. Sedangkan untuk belanja daerah, dari total pagu Rp3,58 triliun, baru terealisasi Rp1,2 triliun atau sekitar 34%.” Ada lima perangkat daerah dengan tingkat penyerapan anggaran mulai dari yang terendah Dispora: 62%, Dinas Perhubungan: 54%, Dinas Kehutanan: 53%, Badan Penghubung: 52%, dan Badan Perbatasan: 51%.,” ungkap Clay.
Selanjutnya Clay juga menyoroti 15 perangkat daerah yang serapannya masih di bawah rata-rata (42%), di antaranya: Dinas Perkimtan: 8%, BKAD: 22%, Kesbangpol: 24%, PUPRD: 28% dan Dinas Tenaga Kerja: 31% dan Dinas Pangan: 32%. Dikda: 33%, Disperindag: 35%, Dinas Kominfo & Dinas Sosial: masing-masing 36%, Dinas Kesehatan: 37%, Dinas Kebudayaan: 39%, BPBD & BKD: masing-masing 40% dan Bapenda: 42%“Ini mungkin bisa menjadi gambaran awal posisi realisasi anggaran sampai dengan 18 Juli 2025.
She
