Serentak Bersama 10 MPP Baru Kabupaten/Kota
TNews, Minut Sulawesi Utara – Menteri PANRB Rini Widyantini didampingi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, dan Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten Minahasa Utara, bersama 10 MPP yang diresmikan secara serentak, di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Pemerintah kabupaten Minahasa Utara dalam prosesi Peresmian diikuti langsung Bupati Joune. J. E. Ganda, Sekretaris Daerah, Novly G. Wowiling, Asisten III Yossy Kawengian, Kadis DPMPTSP Richard Dondokambey, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kabag Ortal dan dirut PDAM.
MenPANRB Rini mengatakan, seperti dilansir dari laman menpan.go.id, bahwa kehadiran MPP juga adalah salah satu langkah untuk mencegah maladministrasi. Sebab menurut Rini Sebelum adanya MPP, masyarakat memakan banyak waktu untuk pergi ke satu kantor layanan ke kantor layanan lainnya. Kini, berbagai jenis pelayanan disatukan dalam MPP yang tentu memangkas birokrasi, serta efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat. Masyarakat bisa mengakses beberapa layanan sekaligus tanpa harus berkutat dengan alur rumit birokrasi. Terlebih instansi daerah sudah didorong untuk berbagi data sehingga data masyarakat bisa digunakan untuk lebih dari satu urusan.
Bagi Rini, layanan publik tidak boleh membedakan, tetapi harus menyertakan semua pihak, terutama kelompok rentan.
“Ini bukan hanya simbol kepedulian, tetapi wujud nyata komitmen bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang bermartabat,” ujar Rini.
Seluruh instansi wajib membangun sinergi serta koordinasi lintas sektoral. Kehadiran MPP sebagai perwujudan “Omni channel” pelayanan publik merupakan langkah nyata dalam strategi tersebut. MPP diciptakan sebagai alat pendekatan untuk memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat mengakses layanan dengan mudah, nyaman, dan setara.
Rini menyampaikan transformasi digital adalah solusi atas keterbatasan fisik dan kondisi geografis. Percepatan digitalisasi harus menjadi strategi utama, terutama bagi daerah yang menghadapi hambatan infrastruktur dan tantangan geografis yang kompleks.
Rini berpesan agar pemerintah daerah harus berani bertransformasi. “Jangan lagi mempertahankan pola-pola lama yang menyulitkan. Pelayanan publik harus berorientasi pada users’ journey dan pada kebutuhan masyarakat, bukan kenyamanan para birokrat,” tegas Rini.
Bupati Joune Ganda, ketika berdialog dengan MenpanRB juga melaporkan secara langsung bahwa MPP Minut telah menyiapkan 129 layanan yang berasal dari 11 OPD dan 4 instansi eksternal yakni Kejaksaan. Kemenkum. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. “Mewakili pemerintah dan masyarakat kabupaten Minahasa Utara, saya menyampaikan terimakasih karena MenPANRB sudah mendukung MPP di Minahasa Utara ini, hingga pelayanan semakin prima kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, kami sangat berharap ibu menteri kiranya berkenan berkunjung ke kabupaten Minahasa utara,” harap Joune.
Peresmian 11 MPP ini menambah jumlah MPP aktif di Indonesia menjadi 296 unit, sehingga saat ini MPP sudah mencakup 58 persen pemerintah daerah di Indonesia.
Adapun selain MPP Minut yang diresmikan terdapat 10 MMP lainnya yakni di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Musi Banyuasin, Kota Cirebon, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bondowoso Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), dan Kabupaten Mimika.
Setelah peresmian, kegiatan dilanjutkan dengan sesi knowledge sharing yang mengangkat tema penguatan kolaborasi antar-kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan MPP. Dua narasumber utama dalam sesi ini adalah: Florida Andriana, Co-founder & Chief of Growth Officer Think Policy, dan Imam Gunarto, Ketua Umum Ikatan Nasional Analis Kebijakan (INAKI).
Selain Bupati Minut Joune Ganda, rangkaian kegiatan peresmian ini juga dihadiri oleh seluruh Bupati dan Wali Kota dari lokasi MPP Triwulan III 2025 secara daring, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru, Sekretaris Utama BNN Irjen Pol Tantan Sulistyana, pejabat tinggi Kementerian PANRB, serta perwakilan dari berbagai instansi vertikal penyelenggara layanan di MPP. (HumasMenPANRB/KominfoMinut/mt)
11 (Sebelas) MPP yang diresmikan adalah sebagai berikut:
1. MPP Kabupaten Simalungun
90 jenis layanan dari 20 instansi
2. MPP Kabupaten Kuantan Singingi
26 jenis layanan dari 6 instansi
3. MPP Kabupaten Musi Banyuasin
492 jenis layanan dari 27 instansi
4. MPP Kota Cirebon
78 jenis layanan dari 15 instansi
5. MPP Kabupaten Kediri
84 jenis layanan dari 20 instansi
6. MPP Kabupaten Bondowoso
136 jenis layanan dari 17 instansi
7. MPP Kabupaten Kutai Timur
128 jenis layanan dari 28 instansi
8. MPP Kabupaten Minahasa Utara
129 jenis layanan dari 15 instansi
9. MPP Kabupaten Kepulauan Sangihe
158 jenis layanan dari 18 instansi
10. MPP Kabupaten Maluku Barat Daya
32 jenis layanan dari 17 instansi
11. MPP Kabupaten Mimika
57 jenis layanan dari 18 instansi
