Wali Kota Bitung Hadiri Rakornas TPAKD 2025, Siap Gaspol Perluas Akses Keuangan untuk Rakyat

Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). (Foto.Ist)

TNews, JAKARTA– Suasana Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025), mendadak penuh semangat dan strategi, saat para kepala daerah dari seluruh Indonesia berkumpul dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Salah satu yang hadir dengan semangat tinggi adalah Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E. Tak sekadar hadir, Hengky membawa misi besar: mempercepat akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat Bitung.

Bacaan Lainnya

Acara prestisius ini dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dalam arahannya menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga keuangan untuk memperluas pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM dan masyarakat luas.

Kami di Bitung sangat paham bahwa ekonomi yang kuat itu lahir dari rakyat yang punya akses terhadap layanan keuangan. Karena itu, kami all out mendukung arahan Presiden,” ujar Hengky penuh semangat.

Wali Kota Hengky juga membeberkan beberapa langkah konkret yang sudah dan akan dilakukan Pemkot Bitung. Salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan lokal dan menggencarkan program literasi keuangan hingga ke tingkat kelurahan.

Bitung punya potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan industri kreatif. Kalau akses keuangan terbuka luas, sektor-sektor ini bisa melesat, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi daerah,” jelasnya.

Tak hanya itu, Hengky juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan hasil Rakor ini sebagai bahan bakar baru dalam membangun ekosistem keuangan daerah yang lebih sehat, inklusif, dan berdaya saing.

Kami siap tindak lanjuti dengan menggandeng perbankan, OJK, dan berbagai mitra strategis lainnya. Tujuannya satu: warga Bitung bisa merasakan manfaat nyata dari sistem keuangan nasional,” tambahnya.

Rakor TPAKD 2025 ini menjadi ajang penting bagi para pemimpin daerah untuk mempercepat misi keuangan inklusif dan ekonomi kerakyatan, sekaligus mendukung target besar pemerataan pembangunan ekonomi nasional.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan