Gubernur Yulius : “Saya yakin dengan dukungan Kementerian PUPR, pembangunan Sulawesi Utara ke depan akan semakin maju dan berdampak luas bagi masyarakat kita,”
TNews, Jakarta – Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Kamis, (16/10/2025), melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, di Kantor Pusat Kementerian PUPR Jakarta.
Menurut gubernur, Pertemuan ini merupakan langkah penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Sulawesi Utara, khususnya dalam peningkatan kualitas jalan, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan yang layak bagi masyarakat.
“Kami membahas berbagai program prioritas yang akan segera direalisasikan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan seluruh warga Sulawesi Utara,” kata Yulius.
Selanjutnya gubernur mengatakan, Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting, sehingga komunikasi dan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan sangat penting dilaksanakan.
“Saya yakin dengan dukungan Kementerian PUPR, pembangunan Sulawesi Utara ke depan akan semakin maju dan berdampak luas bagi masyarakat kita,” ujarnya.
Kolaborasi yang baik antara semua elemen masyarakat serta sinergitas yang terjalin, merupakan kekuatan untuk melaksanakan program pemerintah dalam membangun Sulawesi Utara menuju masyarakat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.
Sementara itu, seperti dilansir dari laman sahabat.pu.go.id, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo bahkan menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045.
Menteri Dody menyebutkan pernyataan ini ketika memberikan sambutan pada Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta, Jumat 10 Oktober 2025 silam.
Menurut Menteri Dody, setiap jembatan, bendungan, dan fasilitas publik yang dibangun Kementerian PU bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan untuk generasi mendatang. Infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan.
“Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,” ujar Menteri Dody.
Kementerian PU mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan mengacu pada komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Dody juga memperkenalkan arah kebijakan pembangunan Kementerian PU melalui visi PU608, yang menjadi bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia 2045 yang berdaulat, adil, dan makmur. Visi PU608 memuat tiga misi utama, yaitu efisiensi investasi (ICOR kurang dari 6), penghapusan kemiskinan menuju 0%, dan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.
“Pendekatan ini diwujudkan melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas, serta berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, jalan daerah untuk konektivitas, serta zona terpadu pangan, energi, dan air,” kata Menteri Dody.
Kementerian PU terus menghadirkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. (*/mt/ADV)
