TNews Manado Sulawesi Utara – Di era digital ini, akses internet bukan lagi sekadar kemewahan, melainkan kebutuhan dasar. Namun di Sulawesi Utara khususnya wilayah kepulauan seperti Talaud, Sangihe, dan Sitaro banyak masyarakat masih terisolasi dari revolusi digital. Kondisi ini memicu kesenjangan dalam pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.
Mengatasi masalah ini, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) menggelar Forum Diskusi Sinergi Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pemerataan Akses Digital di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Kamis (13/11/2025). Di Wisma Negara Bumi Beringin Manado.
Acara ini mempertemukan Kementerian Komdigi yang diwakili Dirjen Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling. serta pihak Swasta PT Len Telekomunikasi Indonesia yakni Dirut Ganda Yudha Asparaini.
Diskusi ini secara garis besar membahas terkait strategi perluasan jangkauan akses internet dengan strategi pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T (tertinggal, terluar, terdepan), pengoptimalan jaringan di pulau pulau terpencil dengan kondisi geografis ekstrem dengan melibatkan tiga pihak yakni Komdigi sebagai penentu Regulasi dan pendanaan, pemerintah provinsi Sulawesi Utara sebagai penentu lokasi dan izin, kemudian pihak swasta sebai pelaksana teknis dan inovasi. Penyelesaian proyek infrastruktur di wilayah perbatasan/kepulauan direncanakan realisasi sebelum Natal 2025.
Wayan Toni Supriyanto menyebutkan, saat ini masyarakat di wilayah 3T, masih menghadapi kesejangan internet sehingga perlu perluasan jangkauan.
“Kita masih menghadapi kesenjangan internet yang cukup tinggi, terutama di daerah 3T. Ini menjadi tantangan utama kami. Kami terus memperluas jangkauan infrastruktur digital hingga ke pelosok pulau pulau.” ujarnya
Sementara itu Gubernur YSK mengatakan dirinya sangat berharap internet dapat merata dinikmati warga Sulut hingga ke perbatasan.
“Indonesia sudah merdeka 80 tahun, tapi banyak saudara kita di pulau pulau yang belum merdeka secara digital. Kami berharap internet bisa segera dinikmati di wilayah perbatasan dan kepulauan.”
Gubernur menyebutkan alasannya, dengan Visi Indonesia Digital 2045, sudah saatnya, pemerintah menjamin akses digital merata untuk semua warga, tanpa diskriminasi wilayah, sehingga selain membuka sekat pengetahuan dan informasi baik pendidikan, digitalisasi juga tentu akan membuka peluang usaha baru hingga ke daerah terpencil (e commerce, digital farming, dll).
“Keadilan digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal menjamin setiap anak bangsa punya kesempatan yang sama untuk maju,” tegas Gubernur. (mt/***)
