TNews, SULUT – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara mengadakan Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja sejak 28-31 Oktober 2025. Ketua Komisi menyampaikan, terkait fungsi pengawasan DPRD dengan mitra kerja berkaitan dengan realisasi anggaran dan program tahun 2025 dan 2026.
Pembahasan Komisi Bidang Kesra itu dihadiri oleh Dinas Pendidikan dimana dijelaskan Kepala Dinas Femmy Sulu bahwa anggaran yang dikelola dinas mengalami pengurangan dan tinggal mengalokasikan anggaran rutin untuk belanja.” Kami melakukan pemangkasan disetiap program kegiatan dan hannya program prioritas yang anggaranya tidak dipotong, terjadi hemat anggaran,” ungkap Femmy.
Begitu pula Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kebudayaan dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga.“Mitra kerja diminta untuk merinci program dan rencana kegiatan di tahun 2026,”ujarnya.
Adapun Dinas Kebudayaan menjelaskan bahwa memiliki 6 program dan 13 kegiatan dengan Anggaran Rp 8.203.828 Rupiah, sedangkan Disnaker 6 Program dan 15 kegiatan dengan platform anggaran Rp 26.970.476 Rupiah, dilanjutkan dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga yakni Rp 15 Milliar.
Menanggapi hal itu, Vonny mengatakan, alokasi dana cukup berimbang karena berhubungan dengan bidang masing-masing.Kata Vonny meski ada pengurangan, namun realisasi anggaran dari SKPD tersebut bisa di manfaatkan dengan baik sesuai tupoksi.”Memang ada pengurangan anggaran sekitar Rp 600 Milliar, namun perlu ada intensitas dari instansi agar bisa dialokasikan secara transparansi. Hingga setiap program dalam menunjang visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Sulut,” ujar ketua komisi IV Vonny Paat, Rabu (29/10/2025).
Sementara, Wakil Ketua Komisi Louis Schramm mendorong SKPD untuk dapat melihat skala prioritas dari setiap program hingga alokasi anggaran.”Harus bisa melihat dari skala prioritas, contoh pekerja migran yang saat ini sangat menyorot perhatian. Ini semua semata untuk meningkatkan implementasi penganggaran,” tandas Schramm.
Kemudian Komisi 4 DPRD Sulut,Jumat (31/10/2025) kembali melanjutkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerjanya.
Dalam rangka DPRD sementara fokus membahas KUA-PPAS 2026.Dipimpin oleh Ketua Komisi Vonny Paat serta didampingi Sekretaris Komisi Cindy Wurangian dan Anggota Irene Golda Pinontoan.
Ada 4 SKPD yang hadir dalam RDP tersebut yaitu Dinas Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Terungkap dalam pembahasan ini,ternyata dari 4 SKPD ini mengalami pemangkasan anggaran karena berkurangnya dana transfer dari pusat sebesar 593 miliar.
Badan Pembinaan Sumber daya Manusia Mengalami efesiensi sangat besar sebelumnya tahun 2025 Pagu anggaran 19,5 miliar, tahun 2026 jadi 12,5 miliar Dinas Pariwisata seperti penjelasan Kadis dr. Kartika Devi Tanos Pagu anggaranya di tahun 2026 sebesar 9,4 miliar tahun sebelumnya 2025 sebesar 11, 5 miliar ada pengurangan sekira 2,1 miliar.Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2026 mendapatkan Pagu anggaran 7,7 miliar sedangkan 2025 mendapatkan 9,4 miliar.
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 mendapatkan anggaran mendapatkan 8,3 miliar.Vonny Paat mengingatkan RDP ini sangat penting dalam rangka mengawasi semua program dan kegiatan Dalam rangka pembahasan KUA PPAS 2026.
“Memang kekurangan dana transfer 593 miliar berpengaruh semua di perangkat daerah. Harapan kami tidak mengurangi program kegiatan dan sub kegiatan meskipun di pres anggarannya,”ungkap Paat
Hari terakhir RDP Komisi IV bersama Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan Badan BPSMD yang menjadi Mitra Komisi menggelar Rapat Dengar Pendapat guna mendapatkan informasih terkait program kegiatan dalam rangka penyusunan KUA PPAS. Pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi Voony J Paat didampingi Sekertaris Komisi Prikilla Cindy Wurangian dan Anggota Irene Golda Pinontoan mendengarkan penyampaian Dinas mitra kerja komisi terkait Pagu Anggaran 2026.”Setiap rancangan Saruan Perangkat Daerah yang sudah disampaikan kami akan tidak lanjuti dalam pembahasan Badan Anggaran,” ungkap Vonny
Sementara itu dalam penyampaian usulan Dinas Pariwisata terkait pengembangan destinasi pariwisata sangat penting dimana terjadi peningkatan kunjungan turis mancanegara sekitar 18 persen.”Kami memerlukan persiapan untuk destinasi pengembangan destinasi Pariwisata dilima Kabupaten Kota.” Sumaru Endo, Bukit Kasih, Tasik Oki, Pantai Pangilisan dan Paleloan, butuh perhatian,” ujar Keladis Pariwisata Devi Tanos.
Juga Disampaikan Dinas Lingkungan Hidup, terkait program kegiatan ditahun 2026 yang menjadi prioritas yaitu Indeks Kwalitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Pengelolaan sampah.”Prioritas Kementrian Lingkungan hidup terutama menyangkut pengelolaan Adipura baru akan diumumkan kabupaten kota kotor,” kata Feibe Rondonuwu Kadis Lingkungan Hidup Provinsi.
Sementara itu dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) mengusulkan untuk program tahun 2026 yakni Pelatihan Kepemimpinan Nasional II.
Terkait semua program usulan yang disampaikan oleh masing -masing SKPD mitra kerja komisi akan disampaikan dalam pembahasan Badan Anggaran yang segera melakukan pembahasan pada pekan depan.*
Peliput: Sheera
