TNews, Manado Sulawesi Utara – Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (17/11/2025), berhasil menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Pembahasan yang dipimpin oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua TAPD, Tahlis Gallang, dan berlangsung selama beberapa hari dan memasuki tahap final pada Senin hari ini.
Dalam proses tersebut, sejumlah penyesuaian anggaran dibahas secara komprehensif, khususnya terkait efisiensi belanja pada beberapa perangkat daerah. Penyesuaian ini dilakukan sebagai respon terhadap kebijakan pemerintah pusat mengenai pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah.
Ketua TAPD, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa langkah penyesuaian dilakukan untuk menjaga sinkronisasi hasil pembahasan sebelumnya antara komisi-komisi DPRD Sulut dan perangkat daerah terkait.
“Pemotongan TKD memberikan dampak yang cukup signifikan. Karena itu, kami melakukan penyesuaian untuk memastikan alokasi anggaran tetap seimbang dengan kondisi fiskal daerah,” ujar Gallang.
Gallang menegaskan bahwa delapan program prioritas Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, tetap menjadi komponen utama dalam penyusunan alokasi anggaran 2026. Optimalisasi belanja daerah diarahkan pada pemangkasan anggaran yang tidak esensial, peningkatan efektivitas program prioritas, serta penguatan strategi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu instrumen penopang fiskal.
Selanjutnya, dokumen KUA–PPAS APBD TA 2026 akan dibawa ke tahap penetapan melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, yang dijadwalkan pada Selasa, 18 November 2025. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiskus Andi Silangen, menyampaikan bahwa pelaksanaan rapat paripurna telah disepakati bersama.
“Rapat Paripurna akan dilaksanakan besok pukul 13.00 WITA,” jelas Silangen.
Dengan selesainya pembahasan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memastikan bahwa proses penyusunan APBD 2026 tetap berada dalam koridor kebijakan fiskal yang akuntabel, terukur, dan mendukung prioritas pembangunan daerah. (***)
