TNews, SULUT – Guna mengawasi kerja-kerja pemerintahan agar bisa berjalan sesuai dengan koridor, Komisi II DPRD Sulut membidangi Keuangan dan Ekonomi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja terkait yakni dengan Dinas Pertanian dan Perikanan dan Dinas Koperasi.
RDP digelar di ruang Rapat Komisi II DPRD Sulut pada Selasa (28/05/2024).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Nick A Lomban bersama anggota komisi.
Dalam pembahasan dengan dinas Pertanian, Anggota Komisi II Farly Liwe, mempertanyakan soal bantuan bibit jagung dan padi yang kurang dirasakan petani.
“Petani di Desa Popontolen kecewa karena kurangnya bantuan bibit maupun pupuk. Tidak cuma itu, saluran air untuk lahan pertanian sudah tidak ada lagi, bahkan sebagian persawahan sudah dibiarkan petani,” ungkap Liwe.
Liwe juga mempertanyakan soal bantuan Brigade Alsintan (kumpulan alat mesin pertanian) yang programnya kurang disosialisasi.
“Di Gorontalo petani sangat merasakan bantuan Alsintan sehingga hasil pertanian lebih maju dari Sulawesi Utara,” jelas Liwe.
Sementara itu, Inggried Sondakh di hadapan Plh Sekretaris Dinas Pertanian Stella Taju mempertanyakan program yang bisa bersinergi dengan komisi II.
“Ada banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Saya, tapi belum ada yang terakomodir. Tentunya harapan Saya di sisa beberapa bulan ini pihak Dinas Pertanian dan perikanan bisa mengakomodir aspirasi yang disampaikan masyarakat,” ucap Sondakh.
Sondakh juga meminta penjelasan terkait virus ASF pada ternak babi.
“Langkah apa yang sudah dilakukan pihak dinas. Karena sampai saat ini harga daging babi masih sangat tinggi,” papar Sondakh.
Ada hal menarik yang terungkap dalam pembahasan dibeberkan oleh Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu. Bahwa ada pembentukan kelompok-kelompok tani melibatkan pengusaha.
“Saya ingatkan bahwa ketika melakukan verifikasi kelompok tani harus benar-benar masyarakat berprofesi sebagai petani, karena data yang masuk kepada kami, ada kelompok yang dibentuk melibatkan pengusaha. Kami akan turun ke lapangan dan akan melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian,“ ujar Rondonuwu.
Di sisi lain, Personel Komisi II Julius Jems Tuuk mengapresiasi kinerja Dinas Pertanian.
Dirinya mengaku bahwa kerja dinas pertanian sudah baik.
“Tapi masalahnya sekarang anggaran dinas pertanian yang sedikit,” ucap Jems Tuuk.
Selanjutnya, RDP komisi II dilanjutkan dengan mitra kerja Dinas Koperasi.
Ketua dan anggota komisi II meminta uraian kerja dan kegiatan yang telah dilakukan selama kurang lebih setengah tahun 2024.
Dinas Koperasi pun menjelaskan kerja-kerja yang mereka lakukan selama tahun 2024.*
Peliput: Sheera
