TNews, BITUNG– Pemerintah Kota Bitung kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka S.Sos, saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bitung Tahun 2025 yang berlangsung pada Kamis (11/12).
Dalam sambutannya, Randito menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan bahwa rakor tersebut merupakan momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh perangkat daerah dalam memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan.
Sebagai Ketua TKPK, ia menekankan bahwa penanganan kemiskinan adalah prioritas utama dalam visi pembangunan “Harmonisasi Menuju Bitung Maju” periode 2025–2030.
Menurutnya, visi itu bukan hanya slogan, tetapi pedoman kerja yang harus diterapkan melalui program yang terukur, realistis, dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dalam pemaparan data, Randito menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Bitung pada tahun 2024 berada pada angka 6,27 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,51 persen.
Melalui perubahan RKPD 2025, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi 5,2 persen dan pengangguran turun ke angka 5,5 persen, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6,3 persen.
Ia juga menyoroti data BPS Maret 2025 yang menunjukkan angka kemiskinan Kota Bitung berada pada posisi 5,81 persen, lebih rendah dari target tahunan yang ditetapkan sebesar 6,20 persen.
Pemerintah optimistis mampu menurunkannya lagi ke kisaran 4,90–5,15 persen pada 2026.
Wakil Wali Kota tidak menampik bahwa tahun 2025 membawa berbagai tantangan, termasuk tekanan ekonomi global yang berdampak pada sektor informal dan meningkatnya PHK.
Selain itu, kebijakan efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengharuskan Pemkot Bitung memangkas anggaran sekitar Rp50 miliar, dari Rp829 miliar menjadi Rp778 miliar.
Meski terjadi pengurangan anggaran, Randito menegaskan bahwa program-program yang berpihak pada masyarakat miskin tidak boleh terdampak, terutama bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi.
Dalam arahannya, Randito memaparkan lima strategi utama yang akan menjadi pedoman TKPK Kota Bitung:
Sinkronisasi Program Antar-OPD
Penanggulangan kemiskinan merupakan tugas bersama, sehingga koordinasi lintas sektor harus diperkuat.
Ketepatan Sasaran
Validasi dan pemutakhiran data kemiskinan akan terus dilakukan untuk memastikan bantuan tepat kepada mereka yang berhak.
Perhatian Wilayah Prioritas
Kecamatan Lembeh Utara dan Lembeh Selatan tetap menjadi fokus karena masih kekurangan infrastruktur dasar, termasuk air bersih dan listrik.
Pemberdayaan Ekonomi Produktif
Pemerintah mendorong penguatan UMKM dan koperasi melalui program yang berorientasi pada kemandirian, bukan hanya sekadar bantuan sementara.
Monitoring dan Evaluasi Rutin
Bappeda diminta memastikan evaluasi triwulanan terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan agar hasilnya lebih terukur.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Ia mengingatkan bahwa angka statistik bukan sekadar data, tetapi mewakili kehidupan masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.
“Kita harus membuktikan bahwa Pemerintah Kota Bitung hadir untuk rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tegas Randito.
Acara ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar seluruh pihak diberi kemampuan dan keteguhan untuk menjalankan tugas mulia dalam menurunkan angka kemiskinan di Kota Bitung.
