TNews, BITUNG- Kota Bitung tengah berada di persimpangan kebijakan. Pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 160 miliar ditambah pengurangan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekitar Rp 45 miliar per tahun membuat ruang fiskal daerah tertekan hebat.
Total potensi kekurangan anggaran pun diperkirakan menembus angka Rp 205 miliar.
Kondisi ini memaksa pemerintah daerah memutar otak agar roda pembangunan tidak terhenti.
Di tengah tekanan tersebut, rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) mencuat sebagai opsi paling realistis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Saat ini, beban pembayaran TPP ASN di lingkup Pemkot Bitung mencapai sekitar Rp 9 miliar per bulan atau setara Rp 108 miliar per tahun.
Angka ini menjadi sorotan di tengah kebutuhan pembiayaan program prioritas dan pelayanan publik.
Pemerhati Kota Bitung, Sany Kakauhe, menilai langkah berani dan strategis harus segera diambil demi menyelamatkan kepentingan masyarakat luas.
“Dengan pemotongan anggaran dari pusat Rp 160 miliar dan Dana PEN Rp 45 miliar per tahun, dampaknya sangat besar bagi pembangunan daerah.
Rasionalisasi TPP ASN adalah langkah paling realistis dalam situasi ini,” ujarnya.
Menurut Sany, jika TPP ASN dapat ditekan hingga 50 persen, maka akan terbuka ruang fiskal sekitar Rp 54 miliar per tahun.
Dana tersebut dinilai cukup signifikan untuk menopang proyek infrastruktur, layanan dasar, hingga program pro rakyat yang berpotensi terdampak.
“Rp 54 miliar per tahun bukan angka kecil.
Itu bisa menyelamatkan banyak program prioritas masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan, rasionalisasi bukan berarti anti terhadap ASN, melainkan bentuk penyesuaian kebijakan dalam situasi darurat fiskal.
Sejumlah daerah lain, kata dia, juga telah melakukan penyesuaian belanja pegawai demi menjaga keberlanjutan pembangunan.
Sany juga menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Hengky Honandar dan Randito Maringka untuk mengambil keputusan strategis tersebut.
“Saya mendukung pemerintahan Hengky Honandar SE dan Randito Maringka S.Sos untuk merasionalisasi TPP ASN. Dampaknya jelas untuk pembangunan dan program kerakyatan di Kota Bitung,” katanya.
Menurutnya, kepemimpinan daerah saat ini dihadapkan pada pilihan sulit: mempertahankan belanja rutin atau memastikan pembangunan tetap berjalan.
Dalam konteks kepentingan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta program pemberdayaan masyarakat harus menjadi prioritas utama.
Tekanan fiskal akibat pemangkasan anggaran pusat dan Dana PEN bukan persoalan ringan.
Tanpa langkah penyesuaian yang signifikan, sejumlah proyek strategis dan pelayanan publik berpotensi tertunda.
Kini, keputusan ada di tangan Pemerintah Kota Bitung.
Rasionalisasi TPP ASN menjadi opsi yang paling disorot sebagai solusi cepat untuk menjaga stabilitas anggaran sekaligus memastikan pembangunan tidak stagnan di tengah badai fiskal yang melanda.
