TNews, BITUNG– Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, hadir langsung dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2026. Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan di Sentra Hotel Minahasa Utara. Rabu, 23/4/2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah secara terpadu dan berkelanjutan.
Musrenbang yang mengusung tema “Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara” ini menjadi ajang strategis bagi seluruh kepala daerah se-Sulut untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan di daerah masing-masing.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Johanis Victor Mailangkay, SH, MH.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. Johanis Victor Mailangkay, SH, MH, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Sulut.
“Ini bukan hanya seremonial, tetapi bentuk nyata dari sinergitas seluruh pemangku kepentingan untuk Sulawesi Utara yang lebih baik,” ujar Wakil Gubernur.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, mendapat kehormatan sebagai perwakilan dari seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara untuk menandatangani berita acara Musrenbang Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026.
Penandatanganan berita acara ini menandai komitmen seluruh kepala daerah terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026
Wali Kota Hengky Honandar menyampaikan bahwa partisipasi aktif Pemkot Bitung dalam forum perencanaan ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam memastikan seluruh program prioritas daerah bisa sejalan dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat Kota Bitung dapat masuk dalam peta besar pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026,” ujar Hengky Honandar.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan talkshow interaktif yang menghadirkan berbagai narasumber penting dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan akademisi.
(M.T)
