TNews, BITUNG– Menjelang pelaksanaan rolling jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, tokoh masyarakat Darma Baginda menyerukan agar seleksi pejabat dilakukan secara lebih ketat dan profesional.
Darma mendesak Walikota Hengky Honandar, SE dan Wakil Wali Kota Randito Maringka agar menggelar screening mental menggunakan metode Multi-Psychological Competency Indicator (MPCI) terhadap seluruh pejabat struktural.
Menurut Darma, langkah ini penting untuk memastikan hanya pejabat yang memiliki integritas, loyalitas, dan kemampuan manajerial yang sehat yang menempati jabatan strategis di pemerintahan.
“Kami masyarakat tidak ingin ada pejabat yang punya sifat merusak atau cenderung psikopat justru berada di posisi penting. Rolling jabatan harus menghasilkan pejabat yang berkualitas,” ujarnya, Kamis, 28/08/2025.
Ia menambahkan, dorongan ini muncul setelah adanya informasi mengenai oknum pejabat yang diduga menunjukkan perilaku menyimpang di lingkungan Pemkot Bitung.
“Ini tidak boleh dibiarkan karena bisa berdampak buruk terhadap pelayanan publik maupun suasana kerja di internal pemerintahan,” tegasnya.
Darma menjelaskan bahwa pemeriksaan MPCI akan dilakukan oleh tenaga ahli di bidang psikologi dan manajemen SDM. Tes tersebut mencakup berbagai indikator, seperti kecerdasan emosional, kemampuan beradaptasi, etika kerja, hingga potensi kepemimpinan.
“Hasilnya akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan pejabat yang layak menempati jabatan tertentu,” katanya.
Selain pemeriksaan mental, Darma juga mendorong Pemkot untuk melakukan evaluasi kinerja menyeluruh berbasis Key Performance Indicator (KPI) agar proses mutasi jabatan tidak hanya mempertimbangkan senioritas, tetapi juga rekam jejak, integritas, dan kemampuan bekerja dalam tim.
Darma menekankan bahwa rolling jabatan harus menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi, bukan hanya formalitas rutin.
“Kami sebagai masyarakat ingin pejabat yang ditempatkan nantinya bisa menjadi motor penggerak pembangunan, bukan justru menjadi penghambat,” tambahnya.
Ia menilai bahwa upaya screening ini merupakan terobosan penting untuk membangun birokrasi yang sehat, sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang.
“Dengan adanya screening mental dan evaluasi kinerja, diharapkan Pemkot Bitung dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan pelayanan publik,” pungkas Darma.
