TNews, BITUNG– Setelah berbulan-bulan dihantui kekosongan di kursi panas Asisten II, akhirnya Pemerintah Kota Bitung meledakkan kebuntuan! Jabatan strategis yang selama ini kosong pasca pensiunnya Sikamang, akhirnya resmi diisi oleh sosok birokrat tangguh: Michael Sondakh, S.Sos MAP.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) dilakukan di tengah malam, Rabu (1/10/2025), langsung oleh Sekretaris Daerah Bitung, Ir. IGN Rudy Theno ST MT MAP, atas nama Wali Kota Hengky Honandar, SE. Bertempat di ruang kerja Sekda, momen tersebut menjadi titik balik penting dalam dinamika pemerintahan Kota Bitung.
“Ini bukan hanya soal jabatan, ini soal menyelamatkan kinerja pemerintahan yang sempat lumpuh!” tegas Rudy Theno dengan nada serius.
Asisten II bukan jabatan sembarangan. Ia menjadi otak koordinasi sektor ekonomi dan pembangunan. Kosongnya posisi ini sempat memicu kekhawatiran akan terhambatnya proyek-proyek strategis dan pelayanan publik.
“Plt Asisten II harus langsung tancap gas! Tidak ada waktu santai. Roda birokrasi harus dipacu, masyarakat menunggu hasil!” lanjut Rudy.
Sementara satu krisis selesai, satu lagi masih membayangi: jabatan Inspektur Kota Bitung masih kosong. Pemerintah pun tengah dikejar waktu. Targetnya: pengisian jabatan sebelum perayaan Hari Ulang Tahun Kota Bitung.
“Kami ingin seluruh perangkat lengkap saat HUT Kota. Tidak boleh ada ruang lemah dalam birokrasi!” ujar Rudy dengan nada penuh tekanan.
Penunjukan Michael Sondakh sebagai Plt Asisten II menuai respons positif. Dijuluki sebagai “si birokrat besi” oleh rekan-rekannya, Michael punya rekam jejak panjang dalam pengelolaan pemerintahan. Diharapkan kehadirannya menjadi penyegar sistem dan membawa percepatan dalam pelayanan publik.
Langkah cepat Pemkot Bitung ini dinilai sebagai bentuk nyata komitmen terhadap stabilitas birokrasi dan pelayanan publik. Pemerintah memastikan semua proses penunjukan dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai aturan.
Kini, dengan posisi Asisten II yang sudah diisi dan langkah pengisian Inspektur tengah digodok, publik menanti: apakah gebrakan ini cukup kuat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan?
