TNews, BITUNG- Kinerja Bank SulutGo (BSG) Cabang Bitung kembali menuai kritik tajam.
Bank daerah yang menjadi mitra utama Pemerintah Kota Bitung itu dituding menunjukkan tata kelola yang buruk, menyusul berulangnya keterlambatan pencairan dana resmi pemerintah.
Situasi ini memicu kegelisahan di kalangan pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Pasalnya, meski Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah diterbitkan, realisasi pencairan di pihak bank justru tersendat hingga berhari-hari bahkan di momen krusial menjelang libur panjang.
Sorotan makin tajam setelah muncul dugaan bahwa bank lebih mengutamakan penyaluran kredit dibanding kewajiban pencairan dana pemerintah.
Seorang pejabat daerah yang enggan disebutkan namanya secara blak-blakan mempertanyakan kondisi internal bank.
“Ini bukan sekadar keterlambatan biasa. Kami curiga ada masalah likuiditas.
Terlihat seperti manajemen lebih mengejar profit dari pinjaman, sementara kewajiban kepada pemerintah justru diabaikan,” ujarnya. Selasa, 17//3/2026.
Hingga siang hari, dana yang telah diajukan sehari sebelumnya tak kunjung cair, meski seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi.
Kondisi ini bukan kejadian baru. Pola serupa tercatat berulang, terutama saat periode sibuk seperti Natal dan Tahun Baru.
Ironisnya, meskipun lonjakan transaksi sudah dapat diprediksi termasuk kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan hari raya pihak bank dinilai gagal melakukan mitigasi.
Sejumlah masalah utama yang dikeluhkan SKPD antara lain:
Ketidakjelasan waktu pencairan meski dokumen telah lengkap
Tidak adanya strategi menghadapi lonjakan transaksi musiman
Komunikasi yang minim dan tidak transparan
Pihak manajemen cabang belum mampu meredam kritik.
Kepala Cabang BSG Bitung James Lumintang hanya memberikan pernyataan singkat tanpa kepastian konkret terkait jadwal pencairan.
“Kemarin ada 19 instansi yang mengajukan. Kemungkinan hari ini diproses,” ujarnya.
Jawaban tersebut justru mempertegas ketidakpastian yang selama ini dikeluhkan.
Bagi banyak instansi, keterlambatan ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman langsung terhadap operasional dan kesejahteraan pegawai.
Situasi ini kini menjadi perhatian luas. Publik mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja cabang bank tersebut.
Desakan juga diarahkan kepada manajemen pusat BSG dan Pemerintah Kota Bitung untuk mengambil langkah tegas.
Jika tidak segera dibenahi, persoalan ini dikhawatirkan bukan hanya mengganggu arus keuangan daerah, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi perbankan daerah itu sendiri.
