TNews, BITUNG– Pemerintah Kota Bitung menggelar Rapat Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) tahun 2025 di lantai empat Kantor Wali Kota, Rabu (4/12).
Rapat dipimpin langsung Wali Kota Hengky Honandar SE bersama Wakil Wali Kota Randito Maringka, serta dihadiri seluruh perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut terungkap bahwa penyerapan anggaran terbesar Pemkot Bitung di tahun 2025 dialokasikan untuk membayar hutang pemerintah sebelumnya. Kondisi ini berdampak langsung pada tertundanya sejumlah agenda penting pemerintah, termasuk pengangkatan Pala dan RT yang hingga kini belum dapat direalisasikan.
“Kenapa sampai saat ini Pala dan RT belum juga diangkat, pembangunan kota belum maksimal? Karena Pemerintah Kota Bitung harus membayar hutang dari tahun-tahun sebelumnya,” tegas Wali Kota.
Honandar menjelaskan, fokus penyelesaian hutang dilakukan agar pada tahun 2026 Pemkot dapat kembali bergerak normal.
“Saya dan Pak Wakil Wali Kota bermaksud menuntaskan semua hutang ini agar tahun depan Pemkot kembali berjalan di rel yang sebenarnya dan pembangunan Kota Bitung bisa maksimal,” ujarnya.
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 Pemkot Bitung mengalami pengurangan dana transfer pusat sebesar Rp153.191.611.000. Kendati demikian, ia optimis pembangunan dapat kembali pulih pada pertengahan 2026 jika kinerja perangkat daerah dapat dimaksimalkan.
“Melihat posisi keuangan pemkot dengan berbagai pengurangan ini, kemungkinan pembangunan baru bisa full pada 2027. Namun jika kinerja kita optimal, kondisi dapat normal lebih cepat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Randito Maringka menyampaikan bahwa realisasi anggaran Pemkot Bitung hingga November telah mencapai 87 persen.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih optimal agar target 100 persen dapat tercapai sebelum akhir tahun.
“Masih ada perangkat daerah yang berada pada kategori kuning dan merah. Jika ada kendala, silakan berkonsultasi agar masalah bisa segera diselesaikan,” katanya.
Randito juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam pengawasan internal, terutama dalam komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Ia mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan menuntaskan pekerjaan sebelum tutup tahun.
Dari data yang dipresentasikan Kepala Bagian Pembangunan, Marsmelda Sidangoli, realisasi anggaran hingga November tercatat Rp588.029.673.209,20 dari total pagu Rp800 miliar, atau sekitar 87 persen.
Dalam laporan tersebut, tercatat lima instansi telah mencapai realisasi di atas 85 persen, sementara lima instansi lainnya masih berada di bawah 63 persen.
