TNews, SULUT – Guna melakukan evaluasi pelaksanaan program di Triwulan ke dua, Komisi II DPRD Sulut memanggil hearing Biro Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) prkvinsi Sukawesi Utara. Pada RDP yang digelar di ruang rapat Komisi II Kantor DPRD Sulut. Senin (1/7/2024) tersebut, Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu, didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, dan Sekretaris Nick Lomban dan Anggota Komisi II Farry Liwe, Jems Tuuk, dan Husein Tuahuns. Mempertanyakan berbagai aspek atas capaian program dan kinerja BAKD dan Bapenda. Di awal RDP, Sandra Rondonuwu mengatakan mengundang secara bersamaan BKAD.dan Bapenda karena ada saling keterkaitan
“BAKD dan Bapenda memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga kita bisa secara umum dapat melihat tentang pelaksaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni ini,” kata Saron sapaan akrab politisi PDIP itu.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II Nick Lomban menyinggung soal pajak dan retribusi.“Saya ingin mengingatkan bahwa pajak kita garis depan dalam kita mendapatkan potensi pada pendapatan pajak itu adalah teman-teman di Samsat,” ungkap NAL
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulut ini pun menceritakan kondisi Samsat saat Komisi II turun lapangan.“Hasil kunjungan Komisi II di Samsat, bahwa memang berjalan cukup baik, tapi ada beberapa keluhan terkait dengan kelengkapan penunjang dalam melakukan kegiatan misalnya alat-alat pendukung. Itu kami temukan salah satunya di Kotamobagu,” ungkap Nick.
Untuk meningkatkan potensi pajak, ia mendorong perlu penambahan alat pendukung seperti mobil dan lain sebagainya.“Saya tidak tahu ini berlaku juga seluruh Samsat yang ada, tapi ini patut diingatkan karena kita punya target semakin hari semakin tinggi. Jadi itu perlu dilengkapi teman-teman di Samsat,” kata Legislator dapil Minut-Bitung ini.
Sheraa U
