Manado — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan kesiapan penuh mendukung agenda pemeriksaan kinerja pengelolaan pangan daerah yang akan dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara. Pemeriksaan tersebut mencakup efektivitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terkait ketersediaan serta keterjangkauan pangan di daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, mewakili Gubernur Yulius Selvanus Komaling, saat membuka Entry Meeting bersama tim pemeriksa BPK di Ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Senin (17/11/2025).
Dalam sambutannya, Mailangkay menegaskan bahwa pemerintah provinsi mendukung sepenuhnya pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.
“Pemerintah Provinsi Sulut menyambut pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian dari komitmen keterbukaan informasi sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Mailangkay menekankan bahwa pemeriksaan tersebut tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pangan di Sulut.
“Ini momentum untuk memperbaiki dan memperkuat mekanisme pengelolaan pangan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Wagub mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memberikan dukungan tanpa syarat, baik dalam penyediaan dokumen maupun akses lapangan, termasuk menjaga koordinasi teknis yang dibutuhkan oleh tim BPK.
“Setiap OPD harus responsif, terbuka, dan kooperatif. Sinergi antara Pemprov Sulut dan BPK akan menjadi kunci terwujudnya evaluasi kinerja yang akuntabel,” tegasnya.
Mailangkay menambahkan bahwa isu ketahanan pangan merupakan agenda strategis yang beririsan dengan stabilitas ekonomi, pencegahan kerentanan sosial, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia memastikan Pemprov Sulut telah menyiapkan data, informasi, serta dukungan teknis yang diperlukan untuk memastikan pemeriksaan berjalan efektif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi upaya peningkatan tata kelola pangan. (***)
