Diikuti Secara Daring Dari Ruang Kerja
TNews, Minut Sulawesi Utara – Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Otonomi Daerah (OTDA) ke 29. yang dipusatkan di Kota Balikpapan provinsi Kalimantan Timur, dilaksanakan dengan upacara kenegaraan dengan wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, bertindak sebagai inspektur upacara.
Akan halnya bupati Minahasa Utara (Minut) Joune J.E Ganda, mengikuti kegiatan tersebut melalui fasilitas Zoom Meeting yang disediakan bagi seluruh kepala daerah yang tidak berkesempatan hadir secara langsung dalam kegiatan itu.
Joune Ganda dengan mengenakan pakaian dinas upacara lengkap jabatan bupati terlihat, mengikuti dengan saksama seluruh rangkaian upacara, dengan visualisasi melalui layar monitor, yang terhubung langsung dengan pusat kegiatan di kota Balikpapan Kaltim, melalui jaringan internet.
Dalam sambutannya dalam upacara peringatan, seperti dilansir dari rri.co.id, Wamendagri Bima Arya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya upacara yang sangat baik. Ia juga mengucapkan selamat kepada para kepala daerah yang berhasil meraih penghargaan atas capaian kinerja dan inovasi yang luar biasa.
Bima Arya mengingatkan bahwa tujuan otonomi daerah adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Ia menegaskan bahwa pada usia ke-29 tahun, otonomi daerah merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan adil terhadap pelaksanaannya.
“Di satu sisi, kepala daerah tentu harus terus beradaptasi. Tetapi Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat, juga tidak boleh berhenti untuk terus melakukan sinkronisasi dan evaluasi,” katanya.
Lebih lanjut, Bima Arya menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang berbasis pada inovasi dan kolaborasi lintas sektor atau pentaheliks, serta membangun ekosistem ekonomi kreatif sebagai kunci penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia juga menyampaikan pesan Presiden untuk mempermudah perizinan usaha di segala tingkatan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi lokal.
“Otonomi daerah faktanya tidak saja berhasil memajukan ekonomi, tetapi juga melahirkan pemimpin-pemimpin hebat dari daerah. Ini adalah berkah otonomi daerah yang mengalir dari daerah menuju pusat,” tambahnya.
Bima Arya juga menegaskan bahwa sistem otonomi Indonesia berbeda dengan sistem federal. Indonesia menganut sistem negara kesatuan, sehingga kewenangan pusat tetap memegang fungsi pengawasan untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal.
Sinkronisasi, akselerasi, dan sinergi merupakan fokus utama evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Bima melanjutkan, evaluasi dilakukan berdasarkan sejauh mana kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
“Semakin jauh kesejahteraan warga, maka semakin kuat evaluasi atas otonomi itu dilakukan. Semakin rendah kinerja kepala daerah, maka semakin banyak pula evaluasi yang dilakukan atas kewenangan yang telah diberikan. Sebaliknya, semakin baik kinerja daerah, semakin efektif kewenangan daerah, maka semakin kokoh otonomi daerah di Republik Indonesia,” tegasnya.
Wamendagri turut menyoroti tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi, yaitu pengembangan sumber daya manusia, sistem meritokrasi, dan penataan regulasi. Ia menyebutkan tumpang tindih regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu perhatian utama Kemendagri.
“Efisiensi harus menjadi mekanisme bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani,” jelasnya.
Menjawab berbagai pertanyaan mengenai relevansi kebijakan nasional, Bima Arya menegaskan bahwa program strategis nasional tidak bertujuan mengurangi peran pemerintah daerah, melainkan sebagai akselerator pembangunan dan pengungkit potensi lokal. Ia mencontohkan program kedaulatan pangan, sekolah rakyat, koperasi merah putih, dan inisiatif lainnya sebagai bentuk nyata komitmen presiden terhadap pembangunan daerah.
Di akhir pidatonya, Wamendagri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak terjebak dalam dikotomi antara sentralisasi dan desentralisasi.
“Yang terpenting adalah pelayanan kepada rakyat. Mari kita bangun tata kelola pemerintahan yang baik dan terus tingkatkan kualitas pelayanan publik. Dekatkan diri dengan rakyat, pahami keresahan mereka, dan bersama-sama wujudkan kesejahteraan yang merata,” pungkasnya.
Pemerintahan pusat juga tidak boleh berhenti melakukan sinkronisasi dan mengevaluasi. Wamen juga menyampaikan
Dari daerah kepemimpinan dengan cara pandang yang jauh inovatif, kolaborasi, membangun kerjasama dengan stakeholder dan bermitra dengan swasta , menguatkan pentaheliks, berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi perkembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan ekonomi new engine of growth menjadi kunci Kapasitas fiskal daerah. Pembinaan, bimbingan, evaluasi akan melihat sejauh mana kesejahteraan itu dapat dicapai dan direalisasikan.
Tantangan OTDA saat adalah tantangan memajukan sumber daya manusia, meritokrasi ,tantangan tumpang tindih regulasi. Disampaikan juga efisiensi untuk jangka panjang dgn sistem efisiensi yg diseimbangkan pemerintahsebagai pendorong akselarasi dari pembangunan nasional. Bangun terus tata kelola pemerintahan baik dengan pelayanan Publik yang baik .
Tema pada peringatan kali ini yaitu Sinergi Pusat dan Daerah membangun Nusantara menuju Indonesia emas 2045. (mt/hms/rri)
