TNews, BITUNG– Pemerintah Kota Bitung bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak gempa bumi di Kelurahan Manembo Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Jumat (3/4/2026).
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE, mendampingi Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan (Kapusdatin) BNPB RI, Dr. Abdul Muhari S.Si M.T, serta jajaran pejabat BNPB dan unsur Forkopimda Kota Bitung.
Salah satu lokasi yang ditinjau adalah rumah warga milik keluarga Kakombohi di Lingkungan 2 RT 1, yang mengalami kerusakan akibat gempa.
Berdasarkan data sementara, terdapat 41 titik di wilayah tersebut yang terdampak, meliputi rumah warga, rumah ibadah, serta infrastruktur pendukung seperti talud.
Meski menimbulkan kerusakan di sejumlah titik, pemerintah memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa gempa berkekuatan 7,6 magnitudo yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara tersebut.
Kerugian yang terjadi didominasi oleh kerusakan material.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar SE, menyampaikan bahwa hingga kini pemerintah kota belum menetapkan status darurat bencana.
Hal ini dikarenakan tingkat kerusakan dinilai masih dalam kategori ringan hingga sedang.
“Status darurat belum ditetapkan karena dampaknya tidak terlalu signifikan.
Namun kami tetap siaga dan akan segera berkoordinasi dengan BPBD jika ditemukan kerusakan yang lebih serius,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat BNPB yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak.
Sementara itu, Abdul Muhari menjelaskan bahwa kehadiran BNPB merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI untuk memastikan penanganan dampak gempa berjalan optimal.
Menurutnya, hasil pemantauan di Bitung akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pemberian bantuan bagi daerah yang membutuhkan.
“Pemerintah pusat ingin memastikan seluruh kebutuhan daerah terdampak dapat segera ditangani dengan baik,” katanya.
Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah guna mengantisipasi potensi dampak lanjutan pascagempa.
