TNews, BITUNG- Anggota DPRD Kota Bitung, Imran Lakodi S.Sos, melaksanakan kegiatan reses masa persidangan kedua tahun sidang 2025–2026 di daerah pemilihan Kecamatan Maesa. Rabu, 1/4/2026
Kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat, khususnya di Kelurahan Bitung Barat 1.
Dalam sambutannya, Imran Lakodi menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur yang hingga kini masih menjadi keluhan warga, terutama terkait drainase yang buruk dan kondisi jalan rusak.
Ia mengungkapkan bahwa usulan perbaikan telah diajukan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan dikomunikasikan kepada Wali Kota serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Permasalahan drainase dan jalan rusak ini sudah kami sampaikan.
Mudah-mudahan, jika kemampuan keuangan daerah memungkinkan, hal ini dapat segera direalisasikan, khususnya di wilayah Bitung Timur,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk merespons cepat setiap keluhan masyarakat.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang diterima akan diperjuangkan secara bertahap hingga dapat direalisasikan.
Kegiatan reses turut dihadiri oleh perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
Dalam kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat agar memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif, meskipun tidak sedang sakit, guna menghindari kendala saat membutuhkan layanan kesehatan mendadak.
Pemerintah Kota Bitung juga memastikan bahwa warga dengan status BPJS nonaktif masih dapat mengaktifkannya kembali melalui Dinas Sosial atau fasilitas kesehatan setempat.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai keluhan, salah satunya terkait banjir yang kerap melanda wilayah mereka, bahkan saat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
Banjir tersebut disebabkan oleh sistem drainase yang tidak memadai hingga air masuk ke dalam rumah warga.
Selain itu, masyarakat juga mengangkat isu insentif kader posyandu, bantuan sosial seperti PKH, hingga persoalan pengangkatan PPPK dan pembayaran gaji tenaga harian lepas serta Pala/RT yang dinilai belum maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Imran Lakodi menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus diikuti pemerintah daerah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini juga tengah berupaya menyelesaikan berbagai kewajiban lama, termasuk tunggakan gaji.
“Kami di DPRD terus memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk pembayaran gaji yang belum terselesaikan.
Ini menjadi prioritas dan terus kami konsultasikan dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Maesa, Fatmawaty Soleman S.STP, yang baru menjabat sekitar satu bulan, memperkenalkan diri kepada masyarakat dan mengajak warga untuk aktif menyampaikan aspirasi.
Ia menegaskan bahwa pihak kecamatan siap menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah kota.
“Kami berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan berbagai permasalahan, baik terkait pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Semua akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan,” ujar Fatmawati.
Menutup kegiatan, Imran Lakodi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, termasuk OPD, tokoh masyarakat, serta warga yang telah memberikan masukan.
Ia menegaskan bahwa kritik dan saran dari masyarakat menjadi dasar penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan kebijakan di DPRD.
Kegiatan reses ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus memastikan setiap persoalan yang dihadapi warga dapat diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan daerah.
